Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Bulan Depan, Satu Juta Perusahaan Sudah Daftar

JAKARTA, investor.id — Selambatnya, awal Maret 2021, vaksinasi mandiri sudah bisa dilaksanakan. Dengan vaksinasi mandiri, upaya mewujudkan herd immunity atau imunitas kelompok akan lebih cepat terwujud di samping mengurangi beban APBN. Pemerintah kini masih menggodok sejumlah regulasi agar pelaksanaan vaksin mandiri memberikan manfaat optimum kepada masyarakat yang kini didera pandemi Covid-19. “Kemungkinan akan keluar dalam waktu dekat. Biarpun nanti gotong royong atau yang free of charge ini pake satu knowledge dari pemerintah. Supaya tidak ada nanti orang yang ikut dua program vaksinasi,” tandasnya. Dari jumlah itu, tuturnya, 32 juta akan difasilitasi pemerintah .

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah masuk pada Tahap 2 dengan goal kelompok Lanjut Usia dan Pekerja Publik. Vaksinasi untuk goal kelompok ini akan dimulai di Jakarta dan ibu kota provinsi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Namun dalam fase awal diprioritaskan dahulu untuk Jawa dan Bali dimana lebih dari sixty five persen kasus Covid-19 nasional tercatat. Ia menambahkan, bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu juknis dari kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan. Perusahaan, kata Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, dapat memasukkan kebutuhan vaksinasi dalam anggaran operasional perseroan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. “Sesuai rencana Kamar Dagang dan Industri Indonesia , Vaksin Covid-19 untuk karyawan ini nanti akan diberikan secara free of charge,” kata H.A Sopyan ketika dihubungi di Sukabumi, Selasa (20/four/2021).

Dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020 di Istana Merdeka, Jokowi menegaskan jajarannya untuk bekerja lebih dari “biasa-biasa saja” mengacu kepada situasi darurat pandemi COVID-19 saat ini. Ia mengatakan belanja kementerian, salah satunya Kementerian Kesehatan tergolong rendah padahal anggaran sebesar Rp 75 triliun sudah disediakan. Jokowi menjelaskan, dalam jangka pendek bantuan untuk penanganan pandemi terus dikucurkan. Jubir Vaksinasi Kemenkes menyebut vaksinasi tidak sepenuhnya membuat seseorang kebal dari ancaman virus Corona. Seperti halnya istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, yang positif Covid-19 meski sudah divaksin. Menteri Sosial atau Mensos Tri Rismaharini alias Risma mengingatkan orang tua terkait bahaya predator anak yang berkeliaran di masyarakat.

Namun, hal ini mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, ada kabar dari seorang Staf Khusus Menteri Kesehatan bahwa sudah ada konfirmasi pengiriman 5 juta dosis vaksin dari Sinopharm untuk vaksinasi mandiri. Seandainya kabar itu benar, produsen masih memerlukan waktu lama untuk mengirim vaksin tersebut ke Indonesia. Belum lagi vaksin tersebut harus menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan . Selain vaksinasi mandiri yang dilakukan, keterlibatan swasta yang kini digalakkan adalah vaksinasi drive-via yang digelar di sejumlah daerah. Tujuannya adalah sebagai salah satu cara untuk mempercepat penanganan Covid-19 dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dia menegaskan tak hanya menggencarkan program vaksinasi massal untuk mengatasi Covid-19, pemerintah pun menggalakkan program 3T . Tujuannya, untuk melacak penyebaran Covid-19 dari seseorang yang sudah dinyatakan positif terpapar Covid-19. Belakangan ini pelacakan juga digelar hingga tingkat pedesaan. Sementara untuk biaya pelayanan di faskes milik masyarakat atau swasta yang akan digunakan sebagai lokasi vaksinasi tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan Menkes.

Periode pertama berlangsung di bulan Januari–April 2021 untuk tenaga kesehatan dan kelompok yang berisiko tinggi, sedangkan periode kedua dilaksanakan mulai April 2021 hingga Maret 2022 untuk masyarakat luas. Masyarakat bisa melakukan pre-order vaksin melalui tiga saluran yaitu dari aplikasi, situs internet, hingga datang langsung. Registrasi bisa dilakukan secara individu, keluarga maupun oleh perusahaan. Fathema juga menjelaskan soal prioritas vaksinasi berdasarkan daerah target. “Berdasarkan rencana Kementerian Kesehatan, daerah yang lebih dari 10.000 kasus akan menjadi klaster 1,” ujarnya. “Ini mau kita sinergikan. Vaksin tidak bisa hanya diberikan melalui rumah sakit pemerintah, yang rugi masyarakat,” ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Senin (30/11).

Adanya varian tersebut akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan riset yang semakin cepat, penanganan yang lebih baik dan studi epidemiologis secara analitik. Pemerintah memang telah memberikan akses bagi usaha swasta dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Salah satunya dilatarbelakangi oleh upaya semua pihak untuk membantu percepatan pemberantasan penyakit Covid-19 di seluruh Indonesia. “Kita sedang menjajaki kerja sama dengan Moderna, vaksin dari Amerika Serikat dengan platform mRNA ,” lanjut dia. Ia pun menekankan, sebuah penelitian vaksin memang harus bertahap dan sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku, tidak bisa kemudian langsung menjadi berhasil. Maka dari itu, seharusnya seorang peneliti harus bersedia melakukan perbaikan dari koreksi yang diberikan oleh BPOM.

Targetnya adalah pemerataan vaksinasi bagi 181 juta penduduk dengan rata-rata 1 juta vaksin per hari. Pihak swasta juga dilibatkan melalui program vaksinasi mandiri atau gotong-royong. Pemerintah akan menggandeng swasta untuk program vaksinasi mandiri. Pelbagai persiapan sedang dilakukan agar vaksin untuk program mandiri bisa memperluas cakupan dan mempercepat vaksinasi menjadi sekitar eight-9 bulan dibandingkan dengan jika vaksinasi dilakukan pemerintah sendiri.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Shinta Kamdani menggatakan, percepatan program vaksinasi dapat menjadi sarana percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, hal itu dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. REPUBLIKA.CO. JAKARTA — Pemerintah pemerintah terus berupaya mengakselerasi program vaksinasi guna mencapai goal 500 ribu dosis suntikan per hari.

Vaksinasi Mandiri

Ia pun menekankan sebuah penelitian vaksin harus memenuhi syarat yang berlaku dan memenuhi kaidah ilmiah. Berdasarkan information-information yang diberikan oleh tim peneliti, pihaknya menganggap bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi. Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Letnan Jenderal Albertus Budi Sulistya membenarkan bahwa sejumlah relawan telah diambil sampel darahnya untuk dijadikan penelitian uji klinis vaksin nusantara. Relawan tersebut diambil sampel darahnya pada Rabu (14/4) dan akan kembali delapan hari kemudian untuk disuntik vaksin yang berasal dari sel darah putih masing-masing. Selain itu, pelaksanaan uji klinik ini dilakukan oleh para peneliti dari AIVITA Biomedica Inc.USA, sehingga para peneliti Indonesia tidak menguasai prosedurnya.