Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan » Republik Indonesia

Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Pemohon perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 yaitu Damai Hari Lubis selaku advokat. Damai mempermasalahkan penggunaan anggaran dalam Perpu a quo adalah melalui APBN sehingga harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 23 Ayat UUD 1945 khususnya mengenai prinsip terbuka dan bertanggung jawab dalam penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat, yang tidak boleh dimaknai dalam kondisi pengecualian tetapi harus dimaknai dalam kondisi apapun. Damai berpandangan, diberlakukannya ketentuan Pasal 27 ayat , ayat , dan ayat UU Penanganan Covid-19 telah menutup pertanggungjawaban pejabat publik dalam penggunaan uang negara yang mengakibatkan terjadinya kemunduran hukum, karena sebelumnya telah diberlakukan aturan-aturan dengan prinsip terbuka dan bertanggung jawab. Disamping itu, selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), LPS dapat melakukan penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan /atau meningkatkan likuiditas LPS dan/atau mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) secara nyata telah mengakibatkan adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pengawasan yang tidak kalah penting yakni pengawasan terhadap lembaga eksekutif, hal ini menjadi penting sebab dengan keadaan darurat yang terjadi, cabang eksekutif diberikan kewenangan yang besar. Sehingga dikhawatirkan kekuasaan yang besar tersebut akan berpeluang untuk disalahgunakan. Oleh karenanya, diharapkan DPR dapat mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam konsep keadaan bahaya, faktor munculnya ancaman berasal dari luar , berbeda halnya dengan hal ikhwal kegentingan yang memaksa dimana berasal dari faktor inner. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat tiga unsur penting yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara yang memunculkan adanya kegentingan yang memaksa, yaitu unsur adanya ancaman yang membahayakan; unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan; dan unsur adanya keterbatasan waktu yang tersedia. Anasir keadaan darurat dapat kita temukan pada Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penggunaan yang berbeda.

Sektor pariwisata merupakan bidang yang terdampak secara langsung akibat wabah Korona. Untuk itu, pemerintah menyiapkan insentif fiskal demi mendongkrak industri pariwisata yang lesu akibat wabah korona. Insentif ini diharapkan akan mendorong maskapai penerbangan, industri perhotelan, dan agen perjalanan untuk memberikan diskon tarif persen selama tiga bulan. Sebelum ditemukan kasus pertama Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan insentif dengan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar. Stimulus itu ditujukan untuk maskapai penerbangan dan agen agar bisa memberikan diskon khusus kepada pelancong.

Peraturan pemerintah mengenai pandemi

Pemerintah menerapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali mulai eleven hingga 25 Januari 2021, yang diklaim berbeda dengan PSBB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu menyebutkan PPKM membatasi kegiatan masyarakat di titik-titik yang dianggap sebagai zona merah. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal four ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 2 Tahun 2020; dan Perpres Nomor ninety nine Tahun 2020.

Pemotongan upah karyawan pada dasarnya telah diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor seventy eight Tahun 2015 tentang Pengupahandengan kondisi-kondisi tertentu. Dalam hal terjadi pemotongan upah karyawan dengan alasan perusahaan merugi akibat wabah virus corona, maka pemotongan upah tersebut tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaituperselisihan hak. Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk penyediaan jaring pengaman sosial/social safety web diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial. Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah yang bersumber dari switch dan penggunaanya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara. Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana dimaksud pada Ayat , kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Prioritas penggunaan dana pesa dilakukan berdasarkan peraturan desa mengatur mengenai kewenangan pesa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegiatan lainnya Bola Online untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. Sementara itu, mekanisme penyaluran Dana Desa 2021 tetap sama dengan tahun 2020.

Dari ketiga fungsi yang dimiliki, fungsi terakhir, yaitu pengawasan menjadi sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Salah satu fungsi pengawasan yang dapat dijalankan oleh DPR yakni, mengkaji bagaimana kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan, serta apakah kebijakan yang dikeluarkan sebagai upaya penanganan Covid-19 telah benar-benar terlaksana di lapangan? Atau ternyata kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu untuk dapat melindungi rakyat?

Dana desa sendiri dapat digunakan untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan PKTD. Dasar ketentuan itu adalah Surat Edaran Nomor eight Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan PKTD yang dikeluarkan Menteri Desa. Dimasa pandemi ini pemerintah memperioritaskan penglokasian dana desa untuk dua hal yaitu ; Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat . Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.