Diskresi Untuk Solusi Penanggulangan Covid

Sebulan setelah pandemi melanda, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tindakan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan Mesin Slot kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan menilai cara pemerintah melakukan penetapan PSBB terlalu birokratis.

Peraturan pemerintah mengenai pandemi

Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap mencapai 5,three persen. Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan kemungkinan pertumbuhan ekonomi bisa berkurang zero,1—0,3 persen dalam 6 bulan. ”Terobosan kebijakan tengah disiapkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi atas penyebaran virus korona. Pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sesuai target 5,three persen pada 2020,” ujar Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Virus korona tipe baru menjadi pandemi yang menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus korona.

Hal ini dapat dilakukan oleh DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai bentuk turut serta DPR dalam menyikapi Covid-19. Beberapa aturan yang disebutkan di atas sesungguhnya mengindikasikan pemerintahan yang tidak demokratis. Memang, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, keadaan darurat menghendaki degradasi nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan. Akan tetapi, dikhawatirkan kekebalan pemerintah terhadap hukum merupakan suatu hal yang berlebihan. Dikhawatirkan keadaan darurat ini malah menjadi kesempatan bagi penguasa untuk memperjuangkan kepentingan politiknya, alih-alih mengembalikan keadaan ke situasi normal.

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada Pasal 7 Ayat Huruf UU tersebut juga menegaskan bahwa otoritas yang menetapkan status bencana entah alam atau nonalam baik di tingkat nasional ataupun daerah ialah merupakan kewenangan pemerintah . Sementara bicara cakupan PSBB, merujuk Pasal 4 disebutkan setidaknya minimal meliputi peliburan sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, atau lainnya di pelbagai tempat umum. Jokowi menerangkan pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberikan daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Kalau PSBB sudah ditetapkan, pemerintah daerah paling sedikit bisa memutuskan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Melansir dari situs Sekretariat Kabinet, status PSBB tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Di pasal dua tertulis pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota.

Isu yang sering terjadi adalah terdapat macam perbedaan beberapa kelompok umat Islam di Indonesia tentang cara melaksanakan kegiatan peribadatan berjamaah tersebut di masa pandemi ini. Sasaran program Kartu Prakerja ini skemanya berubah dimana orientasinya tidak lagi hanya untuk pencari kerja muda, tetapi juga bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja , serta para pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah melakukan pembaruan data dari kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yakni melalui Dinas Tenaga Kerja, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, atau asosiasi usaha yang terdampak seperti transportasi dan ritel.

Hal yang menjadi janggal yakni tidak adanya landasan hukum bagi pemberlakuan kebijakan new regular, sehingga dikhawatirkan pelonggaran kebijakan ini malah menjadi bumerang bagi masyarakat. Pasal 20A ayat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari fungsi legislasi, DPR dapat berperan untuk membentuk produk undang-undang yang dapat mendukung penanggulangan krisis kesehatan yang terjadi.

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir secara virtual mewakili Presiden, dalam keterangannnya mengatakan, negara harus dapat menjamin perlindungan bagi seluruh warga, baik dalam kondisi regular maupun kondisi tidak normal atau kondisi luar biasa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara tidak sebatas perlindungan dari ancaman fisik, namun juga perlindungan keseluruhan aspek kehidupan dari keselamatan 269 juta jiwa penduduk Indonesia. Negara harus mampu menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan negara dan masyarakat. Dengan segala sumber daya yang ada, ia harus mewujudkan ketahanan negara yang kokoh dari segala ancaman, termasuk ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat. Sekitar Rp 150 triliun anggaran itu untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.